Penggunaan pelat nomor palsu di jalan raya semakin marak dilakukan oleh pengendara untuk menghindari pantauan kamera tilang elektronik atau ETLE yang kini sudah semakin luas.

Menanggapi fenomena tersebut, pihak Korlantas Polri memberikan peringatan tegas bahwa pelanggaran pemalsuan tanda pengenal kendaraan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya menyatakan bahwa setiap kendaraan wajib memakai pelat resmi yang memenuhi spesifikasi teknis.

Berdasarkan aturan di dalam KUHP terbaru, tindakan pemalsuan surat kendaraan ini dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara maksimal sampai 6 tahun.

Aturan mengenai tindak pemalsuan tersebut tercantum jelas di dalam Pasal 391 KUHP baru dengan ancaman denda paling banyak kategori VI sebesar Rp2 miliar.

Kepolisian menjelaskan bahwa penindakan ini tidak hanya berhenti pada tilang biasa apabila pelanggaran lalu lintas tersebut terbukti dilakukan secara berulang-ulang.

Kasus pelanggaran yang berulang nantinya akan segera dilaporkan langsung kepada jajaran reserse untuk ditindaklanjuti ke dalam proses hukum pidana.

Sebagai langkah pencegahan awal, Korlantas Polri telah mengoptimalkan kegiatan patroli preventif di berbagai kawasan yang dinilai rawan terjadinya pelanggaran.

Petugas di lapangan bersama pusat pengendali trafik akan terus memantau setiap indikasi penyimpangan nomor kendaraan guna menegakkan aturan secara konsisten.

Sistem pengawasan berbasis ETLE akan tetap dikedepankan untuk mendeteksi potensi pelanggaran hukum lain yang mungkin terjadi di jalan raya.