Tim hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyampaikan keheranan mendalam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mereka mendapati nomor surat penyitaan Rumah Sentul diterbitkan lebih dahulu daripada nomor surat penyidikan dalam perkara yang berjalan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Febri Diansyah selaku kuasa hukum seusai agenda persidangan praperadilan pada Rabu.

Gugatan praperadilan itu tercatat resmi dengan nomor perkara 134/Pid. Pra/2026/PN JKT SEL.

Pihak termohon dalam gugatan ini adalah Polda Metro Jaya serta Kortas Tipidkor Polri, dengan Kejaksaan Agung sebagai turut termohon.

Febri Diansyah menilai jawaban yang disampaikan oleh pihak Polri dan Kejagung justru semakin memperkuat permohonan yang diajukan oleh kliennya.

Salah satu poin penguat adalah pengakuan bahwa Febrie tidak pernah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, tim kuasa hukum turut menyoroti penggunaan dokumen elektronik serta tangkapan layar yang menjadi bagian dari materi perkara.

Hingga kini, mereka mengaku belum menemukan penjelasan terkait proses digital forensik maupun autentifikasi dokumen tersebut.

Prosedur tersebut dinilai krusial untuk memastikan keabsahan perolehan data dan mencegah terjadinya perubahan sampai dokumen dipakai di persidangan.

Terkait tindakan penyitaan, tim hukum juga tidak menemukan adanya surat perintah resmi dari pengadilan yang mendasari tindakan tersebut.

Nomor surat penyitaan tercatat bernomor 2931, sementara nomor surat penyidikan berada pada urutan berikutnya yaitu 2932.

Sebelumnya, tim hukum Polri menegaskan penyidik telah mengantongi bukti dugaan korupsi dan pencucian uang sebelum menetapkan status tersangka.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan penanganan perkara PT ASABRI serta PT Jiwasraya.

Polri juga meyakini adanya upaya pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang dilakukan oleh Febrie Adriansyah.