Polri dan Kejaksaan Agung secara resmi meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan.

Gugatan tersebut diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, yaitu Febrie Adriansyah.

Permintaan itu disampaikan langsung dalam agenda sidang praperadilan yang berlangsung di PN Jakarta Selatan pada Rabu.

Polda Metro Jaya bertindak sebagai Termohon I dalam perkara ini.

Sementara itu, Kortas Tipidkor Polri berstatus sebagai Termohon II.

Adapun Kejaksaan Agung hadir dalam persidangan tersebut dengan kedudukan sebagai turut termohon.

Alasan Penolakan Gugatan

Tim hukum Polri beralasan bahwa materi gugatan dari pemohon berkaitan erat dengan pokok perkara pembuktian.

Hal tersebut dinilai berada di luar kewenangan absolut dari lembaga praperadilan.

Oleh karena itu, pihak kepolisian meminta agar hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Tim hukum Polri juga meminta pengadilan menyatakan sah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Senada dengan Polri, tim hukum Kejaksaan Agung menilai dalil pemohon keliru dan melampaui aturan KUHAP.

Kejagung menegaskan penyidikan tetap mempunyai dasar hukum sah sepanjang didukung alat bukti independen.

Seluruh argumen hukum pemohon dinilai tidak berdasar dan hanya bersumber dari asumsi pribadi semata.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah meminta hakim membatalkan status tersangka hingga penggeledahan di rumah Sentul.

Kasus ini bermula dari temuan barang bukti berupa emas 74 kilogram dan uang tunai senilai Rp543 miliar.

Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang.

Penyidik juga menetapkan pihak swasta Nurman Herin dan pengacara Don Ritto sebagai tersangka.

Ketua Tim 9 Rudi Margono menyatakan dugaan TPPU tersebut dilakukan Febrie selama bertugas di kejaksaan.