PT Garuda Indonesia Tbk memberikan penjelasan resmi terkait pencopotan sementara Direktur Niaga Reza Aulia Hakim.

Keputusan administratif tersebut berlaku per 14 Agustus 2026 dan diumumkan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.

Vice President Corporate Secretary & TJSL Group Head Garuda Indonesia Andreas Tumpal H Hutapea menyampaikan informasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian susunan pengurus merupakan bagian dari dinamika serta kebutuhan organisasi Perseroan.

Andreas memastikan tidak terdapat informasi atau peristiwa material lain yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Keputusan ini juga dipastikan tidak terkait dengan tindakan yang menyimpang dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Reza Aulia tetap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan agenda perusahaan sampai tanggal penonaktifan sesuai koridor tata kelola.

Manajemen memastikan koordinasi serta sinergi antar jajaran pengurus tetap berjalan baik dan profesional demi keberlanjutan agenda.

Perubahan pengurus ini merujuk pada Surat Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara tanggal 11 Agustus 2026.

Surat tersebut berisi usulan penataan susunan anggota Direksi Perseroan untuk menyesuaikan fungsi serta tour of duty.

Seluruh kegiatan operasional, pelayanan, dan agenda bisnis dipastikan tetap berjalan normal sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Dewan Komisaris.

Pejabat yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan perusahaan.

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender.

Agenda RUPS tersebut bertujuan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara pengurus yang bersangkutan.

Dewan Komisaris nantinya akan menunjuk salah satu anggota Direksi lain untuk merangkap jabatan yang sedang lowong.

Manajemen masih terus berkoordinasi dengan Dewan Komisaris terkait penetapan pelaksana tugas Direktur Niaga.

Keterbukaan informasi lanjutan akan diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.