Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 dalam perkara kuota haji.

Ia mempertanyakan dasar perhitungan kerugian tersebut setelah mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Selasa (18/8/2026).

Menurut Yaqut, dugaan kerugian keuangan negara tersebut harus dibuka secara terang-benderang dalam persidangan.

Ia juga meminta jaksa menjelaskan uang negara bagian mana yang berkurang dari proses pelaksanaan pembagian kuota tambahan tahun 2023-2024 tersebut.

Soroti Dakwaan dan Kebijakan

Yaqut menilai surat dakwaan jaksa KPK tidak cermat dan lengkap karena mencampuradukkan kebijakan menteri dengan kewenangan teknis direktorat jenderal.

Ia berpendapat persoalan kebijakan seharusnya diuji melalui pengadilan tata usaha negara, sementara tindakan korupsi tetap diproses secara hukum.

Ia membantah pernah memerintahkan bawahannya melakukan korupsi, jual beli kuota, ataupun pelonggaran aturan dalam persiapan ibadah haji.

Meski mengajukan keberatan, Yaqut memastikan dirinya akan tetap menghormati seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan sesuai aturan.

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, turut menyoroti isi dakwaan dan mempertanyakan sumber pengembalian kerugian negara karena dana tersebut bersumber dari jemaah.

Keterlibatan Pihak Lain dan Dakwaan JPU

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini, JPU KPK menyebut dugaan perbuatan melawan hukum dilakukan Yaqut bersama tiga terdakwa lainnya.

Para terdakwa lain tersebut yakni Staf Khusus Yaqut Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Mellisa Anggraini selaku kuasa hukum Yaqut juga menyoroti banyaknya nama yang disebut menerima aliran dana dengan terperinci dalam dakwaan, namun tidak terkait kepada kliennya.