Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan asimetris yang menguji ketahanan nasional di ruang siber.

Berbagai ancaman tersebut meliputi serangan siber pada infrastruktur kritis hingga penetrasi judi online.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menegaskan kedaulatan bangsa kini berada di ranah digital.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI di Jakarta Pusat pada 17 Agustus 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat pembangunan Pusat Data Nasional untuk mengintegrasikan layanan.

Langkah ini bertujuan menciptakan sumber data tunggal bagi pemerintah serta memutus birokrasi yang terfragmentasi.

Inovasi tersebut juga diterapkan melalui integrasi Portal Perlindungan Sosial Digital secara presisi.

Verifikasi penerima bantuan sosial kini dapat dilakukan secara otomatis untuk meminimalisir kesalahan.

Di sektor keamanan ekonomi, pemerintah menindak tegas jutaan konten judi online berbahaya.

Sebanyak 3,7 juta konten judi telah ditumbangkan berkat kerja sama lintas lembaga terkait.

Kolaborasi bersama OJK dan Bank Indonesia juga berhasil membekukan puluhan ribu rekening bank.

Strategi ini dirancang untuk memutus aliran dana pelaku kejahatan siber dari hulu.

Pemerintah turut melindungi generasi muda melalui instrumen hukum PP Nomor 17 Tahun 2025.

Kebijakan tersebut memaksa penyedia platform digital menilai risiko produk mereka bagi anak-anak.

Pemulihan Infrastruktur Telekomunikasi Pascabencana

Selain memperketat keamanan siber nasional, pemerintah juga bergerak cepat memulihkan infrastruktur telekomunikasi yang sempat lumpuh akibat bencana alam.

Sebanyak 86 persen Base Transceiver Station yang rusak akibat gempa Flores dilaporkan telah kembali beroperasi normal untuk melayani masyarakat.