Negara berisiko kehilangan potensi penerimaan yang sangat besar apabila aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia benar-benar berhenti beroperasi.

Kelangsungan izin usaha tersebut dipandang krusial guna mempertahankan aliran pendapatan bagi negara serta masyarakat.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan bahwa permohonan perpanjangan izin telah diajukan kepada pemerintah lewat Kementerian ESDM pada pertengahan Juni 2026.

Pembahasan teknis mengenai perpanjangan dokumen izin tersebut kini masih terus berjalan secara intensif.

Sebelumnya, nota kesepakatan telah diteken oleh pihak pemerintah bersama Freeport McMoRan serta PTFI pada bulan Februari 2026.

Kesepakatan awal itu berfungsi sebagai landasan utama untuk membahas perpanjangan izin lanjutan setelah tahun 2041 hingga mencapai batas akhir usia tambang.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian upacara kemerdekaan di Tembagapura pada Senin, 17 Agustus 2026.

Keberlangsungan aktivitas penambangan bukan sekadar urusan produksi, melainkan menyangkut nasib puluhan ribu tenaga kerja.

Sekitar 30.000 pekerja berpotensi terkena dampak langsung apabila kegiatan perusahaan ini dihentikan.

Selain tenaga kerja, program pengembangan masyarakat di sekitar kawasan operasional juga terancam mandek total.

Besarnya kontribusi keuangan menjadi alasan utama mengapa kelanjutan izin operasional ini dinilai mendesak.

Sepanjang tahun 2025 lalu, perusahaan menyetor sekitar Rp75 triliun kepada kas negara.

Dari total setoran tersebut, sekitar Rp13 triliun mengalir khusus untuk Pemerintah Kabupaten Mimika serta kabupaten lain di Papua Tengah.

Besaran setoran pada tahun 2026 diproyeksikan berada di angka Rp47 triliun seiring kapasitas produksi yang baru mencapai 65%.

Setoran keuangan diperkirakan melonjak drastis melampaui Rp100 triliun atau mencapai sekitar Rp120 triliun setiap tahun saat produksi kembali penuh.

Kapasitas produksi dijadwalkan naik ke level 75% pada semester I 2027 dan mencapai 100% pada semester II 2027.