Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyampaikan peringatan penting kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia meminta agar pihak penguasa tidak mengabaikan konstitusi serta supremasi hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.

Peringatan tersebut disampaikan dalam sebuah tayangan podcast Bersama Rizal Mustary pada hari Selasa tanggal 7/4/2026 yang lalu.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menyoroti fenomena autocratic legalism yang menjadi ancaman serius bagi eksistensi suatu negara.

Kondisi tersebut terjadi ketika instrumen hukum dimanipulasi demi membenarkan kehendak penguasa secara sepihak.

Menurut pandangannya, pelemahan sistem hukum serta pengabaian partisipasi publik akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Ia menilai bahwa kerusakan sistem hukum yang berulang dapat membuat negara menjadi hancur dan pecah.

Selain itu, praktik penegakan hukum yang tebang pilih juga berpotensi menimbulkan rasa frustrasi di kalangan masyarakat.

Mahfud turut menyinggung sejumlah persoalan besar seperti skandal mafia tanah Pagar Laut yang belum menemukan kejelasan.

Di tengah berbagai kritik publik, pemerintah diminta untuk menjadikan penegakan hukum dan konstitusi sebagai pijakan utama.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk kritik dari masyarakat seharusnya direspons dengan introspeksi, bukan melalui tindakan represi.

Pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan sisa masa jabatannya untuk membersihkan institusi negara dan memperbaiki birokrasi.