Bank Indonesia resmi memperluas kebijakan tarif komisi transaksi digital sebagai kado peringatan hari kemerdekaan.

Tarif merchant discount rate QRIS ditetapkan sebesar nol persen untuk nominal transaksi sampai Rp100 ribu di semua kategori merchant.

Pemberlakuan aturan pembebasan biaya transaksi ini dijadwalkan mulai efektif secara nasional pada tanggal 1 Oktober 2026.

Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa peluncuran ini bertepatan dengan momentum perayaan HUT ke-81 RI.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat konsumsi masyarakat, mendongkrak efisiensi transaksi, serta mempercepat inklusi ekonomi digital.

Ketentuan khusus tetap dipertahankan untuk kategori usaha mikro atau UMI yang mencakup batas transaksi sampai Rp500 ribu.

Kebijakan strategis ini merujuk pada pilar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 serta visi Asta Cita pemerintah.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan bahwa pelonggaran ini memperluas skema terdahulu.

Skema sebelumnya hanya terbatas diberikan kepada usaha mikro, instansi pemerintah, Badan Layanan Umum, PSO, dan donasi nasional.

Perluasan tersebut diharapkan mampu meringankan beban biaya bagi para pelaku usaha sekaligus mendongkrak akseptasi QRIS.

Pihak otoritas moneter merancang regulasi ini dengan prinsip keseimbangan demi menjaga keberlangsungan industri sistem pembayaran.

Pengumuman resmi terkait kebijakan insentif tarif transaksi ini disampaikan langsung di Gedung BI, Jakarta Pusat.