Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa skema kebijakan tersebut saat ini tengah dimatangkan.

Aspek keamanan nasional dan kedaulatan negara juga menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan aturan tersebut.

Pembahasan kebijakan ini wajib dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu persoalan baru terkait loyalitas.

Pemerintah akan menempuh proses legislasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Revisi undang-undang tersebut rencananya akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat secara komprehensif.

Momentum pembahasan ini sekaligus dinilai tepat untuk mengevaluasi persoalan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

Pemerintah menegaskan tidak mengambil jalan pintas dan menghormati pandangan kritis dari para akademisi hukum internasional.

Bentuk akhir kebijakan, kriteria talenta, serta mekanisme pengawasan masih harus menunggu proses legislatif lebih lanjut.