Presiden Prabowo Subianto membuka peluang perubahan aturan kewarganegaraan bagi para diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia.

Gagasan tersebut bertujuan agar talenta diaspora tetap memiliki ikatan dengan Tanah Air tanpa harus mengorbankan karier internasional.

Jubir Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai negara tidak boleh memaksa anak bangsa memilih antara kecintaan pada negeri dan karier.

Kebijakan dwi kewarganegaraan ini tidak berlaku secara massal bagi seluruh warga, melainkan diarahkan secara selektif.

Skema terbatas tersebut ditujukan bagi talenta tertentu yang memiliki kemampuan serta keahlian yang dibutuhkan pembangunan nasional.

Potensi Keahlian Strategis Diaspora

Usulan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan pemerintah mengenai RAPBN Tahun Anggaran 2027 di kompleks parlemen, Jakarta.

Pemerintah mencatat jutaan diaspora Indonesia tersebar di luar negeri dengan berbagai latar belakang keahlian strategis.

Di antara mereka terdapat ilmuwan, dokter, insinyur, peneliti, ahli kecerdasan buatan, pengusaha, seniman, hingga atlet.

Potensi sumber daya manusia tersebut dinilai sangat besar untuk memperkuat sektor-sektor strategis pembangunan di Indonesia.

Namun, status kewarganegaraan kerap menjadi kendala bagi diaspora yang ingin mempertahankan kehidupan profesional di luar negeri.

Sejumlah negara lain telah lebih dulu memanfaatkan diaspora untuk mendapatkan kembali sumber daya manusia berkeahlian khusus.

Oleh karena itu, Indonesia dipandang perlu memiliki kebijakan serupa agar ruang kontribusi terbuka lebar.

Meski demikian, wacana ini tidak berarti pemerintah akan memberikan fasilitas kewarganegaraan ganda tanpa adanya batas.

Pemerintah menyiapkan mekanisme screening ketat, uji integritas, dan kewajiban jelas bagi pihak penerima fasilitas.