Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil tindakan tegas terhadap sebuah platform digital setelah menerima berbagai laporan dari masyarakat.

Laporan tersebut menyoroti keterkaitan platform Hornet dengan kampanye LGBTIQ+ yang dinilai tidak sejalan dengan norma hukum.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan aduan publik menjadi dasar penting dalam pengawasan.

Selain persoalan muatan konten, platform tersebut juga mengabaikan kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

Sejak awal kehadirannya, pihak pengelola tidak pernah mendaftarkan diri secara resmi kepada pemerintah Indonesia.

Pemerintah lantas melayangkan permintaan resmi kepada Apple App Store dan Google Play Store untuk melakukan delisting.

Langkah pembersihan dari toko aplikasi ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap platform yang tidak patuh.

Alexander menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan digital wajib menghormati ketentuan nasional yang berlaku.

Aturan tersebut berlaku secara adil tanpa memandang asal negara, skala perusahaan, maupun jumlah pengguna.

Komdigi berencana memproses aplikasi lain yang memiliki kesamaan layanan apabila terbukti melanggar aturan.

Pengawasan ketat ini memastikan bahwa ruang digital nasional tetap bersih dari pelanggaran hukum dan tata kelola.

Alexander menegaskan bahwa ruang digital di Indonesia bukanlah wilayah tanpa aturan yang bebas dari hukum yang berlaku.

Setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk hadir secara bertanggung jawab dan menaati seluruh ketentuan nasional.