Pimpinan partai politik koalisi dikabarkan tengah kasat-kusut untuk memaksakan pasangan Prabowo–Gibran maju kembali pada Pilpres 2029.

Informasi tersebut diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu melalui akun media sosial pribadinya.

Langkah pemaksaan tersebut disebut dilakukan demi memenuhi kepentingan kelompok yang dinamakan sebagai Geng SOP atau Solo, Oligarki, dan Parcok.

Upaya itu disebut terjadi setelah Geng SOP berhasil melumpuhkan pusat komando Presiden Prabowo yaitu Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dengan tujuan menertibkan usaha ilegal di kawasan hutan.

Lembaga tersebut bertugas memberantas mafia lahan serta menyelamatkan aset dan keuangan negara dari tindakan eksploitasi liar.

Namun, kinerja Satgas PKH mendadak terguncang usai Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU.

Febrie Adriansyah sendiri sebelumnya memegang posisi sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jampidsus.

Di sisi lain, DPP PSI menyatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan instruksi agar mengawal pasangan Prabowo–Gibran.

Pesan pengawalan tersebut bahkan diminta untuk dilanjutkan sampai berlangsungnya masa jabatan dua periode.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PSI Bestari Barus usai melakukan pertemuan dengan Joko Widodo di Solo.

Pihak PSI menegaskan bahwa instruksi tersebut sekaligus menepis berbagai isu mengenai potensi munculnya dua matahari dalam pemerintahan.