Langkah hukum tegas kembali diambil oleh lembaga antirasuah terkait dugaan korupsi di daerah.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan serangkaian penggeledahan di empat lokasi berbeda.

Tindakan paksa tersebut berkaitan langsung dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan suap.

Kasus ini menyangkut pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Rejang Lebong dan wilayah lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa rangkaian penggeledahan ini dilaksanakan pada hari tertentu.

Kegiatan lapangan itu berlangsung pada hari Rabu dan hari Kamis sebelumnya.

Lokasi yang disasar meliputi kediaman milik dua aparatur sipil negara pada Dinas PUPR.

Petugas juga mendatangi rumah seorang anggota DPRD Kota Bengkulu serta pihak swasta.

Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting.

Selain dokumen, ditemukan pula berbagai barang elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan perkara.

Proses hukum terus berlanjut dengan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan lebih mendalam.

Permintaan keterangan kepada para saksi bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya, lembaga penegak hukum ini telah menetapkan lima orang sebagai tersangka resmi.

Kasus rasuah tersebut berupa dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong.

Peristiwa tindak pidana korupsi ini terjadi dalam Tahun Anggaran 2025-2026.

Dua orang tersangka berstatus sebagai penerima suap dalam lingkaran kekuasaan daerah.

Mereka adalah bupati serta kepala dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya bertindak sebagai pihak pemberi suap.

Para pemberi suap tersebut berasal dari kalangan pengusaha swasta atau rekanan proyek.

Seluruh tersangka kini telah mendekam di rumah tahanan untuk menjalani proses hukum lanjutan.