Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan akan mendalami gagasan pembentukan lembaga peradilan khusus untuk memeriksa pengelolaan perusahaan pelat merah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memberikan tanggapan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut Dasco, usulan yang disampaikan kepala negara tersebut mencerminkan keinginan kuat untuk memperbaiki masalah tata kelola masa lalu.

Ia menilai gagasan tersebut menunjukkan bahwa Presiden memiliki semangat tinggi dalam menyoroti kerugian yang dialami perusahaan negara akibat buruknya pengelolaan.

Meski demikian, pimpinan parlemen menegaskan bahwa lembaga legislatif belum mengambil keputusan apapun terkait rencana pembentukan lembaga baru tersebut.

Setiap rencana pembentukan institusi hukum baru tentu memerlukan kajian mendalam yang melibatkan pihak pemerintah bersama pihak parlemen.

Sebelumnya, gagasan pengadilan ad hoc tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI pada hari Jumat.

Dalam pidato resminya, kepala negara mengusulkan agar para pengurus direksi perusahaan pelat merah selama tiga dekade ke belakang dapat diperiksa secara serius.

Selain pemeriksaan mendalam, rencana tersebut juga membuka peluang pemberian ampunan khusus bagi mantan pengurus yang bersedia mengakui kesalahan.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya mekanisme keputusan akhir mengenai tawaran tersebut kepada para wakil rakyat di parlemen.