Ribuan bangunan Koperasi Merah Putih di wilayah Jawa Tengah tercatat masih mangkrak dan belum beroperasi.

Kondisi fisik bangunan tersebut sudah rampung dikerjakan namun belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan utama.

Situasi ini memicu masalah keuangan bagi para pengurus koperasi yang harus menanggung beban operasional.

Tagihan abonemen listrik pascabayar tetap harus dibayarkan sejak instalasi terpasang meskipun gedung kosong.

Besaran tagihan yang harus ditanggung pengurus rata-rata mencapai kisaran Rp1 juta hingga Rp1,5 juta setiap bulan.

Plt Kepala Diskop UKM Jateng Desy Arijani menyampaikan keterangan resmi terkait permasalahan beban biaya tersebut.

Dari total 8.523 bangunan koperasi yang tersedia, baru sekitar 5.400 unit yang sudah menjalankan aktivitas.

Artinya, masih ada 3.123 gedung koperasi yang belum berfungsi secara optimal sejak pembangunan selesai.

Pihak dinas memberikan lampu hijau bagi pengurus untuk mencari alternatif pemasukan guna menutup biaya.

Salah satu solusi yang dinilai inovatif adalah menyewakan gedung untuk berbagai acara atau kegiatan masyarakat.

Pemanfaatan bangunan di luar aktivitas koperasi mencakup acara resepsi pernikahan hingga pertandingan badminton.

Langkah penyewaan ini diharapkan mampu menutupi pengeluaran listrik selama operasional utama belum berjalan.

Namun, pengurus tidak diperkenankan mengambil keputusan secara sepihak untuk menyewakan gedung tersebut.

Persetujuan resmi dari kepala desa atau lurah selaku dewan pengawas menjadi syarat mutlak.