PT Danantara Sumber Daya Indonesia telah menganalisis sekitar 6.500 transaksi ekspor sejak bulan Juni 2026.

Nilai dari ribuan transaksi perdagangan luar negeri tersebut telah mencapai sekitar US$14 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh CEO Danantara Rosan P Roeslani dalam konferensi pers RAPBN.

Agenda pemantauan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dalam aktivitas ekspor nasional.

Pada tahap awal, langkah yang diambil mencakup pengintegrasian data dari berbagai kementerian ke dalam satu platform.

Data tersebut dimanfaatkan untuk memantau volume, kuantitas, nilai ekspor, hingga penerimaan pajak.

Rosan menegaskan bahwa kehadiran lembaga ini tidak mengambil alih aktivitas jual beli dari para eksportir.

Peran yang dijalankan berfokus pada pemrosesan data transaksi agar perdagangan berjalan secara transparan.

Penguatan transparansi ini diperlukan untuk menekan praktik transfer pricing serta pelaporan data yang tidak akurat.

Lembaga tersebut bekerja sama dengan Bank Indonesia serta sejumlah kementerian.

Kementerian terkait meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian.

Tujuan utamanya adalah mereduksi dan menghilangkan under invoicing serta pelaporan data ekspor yang salah.

Saat ini, persiapan sebuah dashboard terbuka juga sedang dilakukan untuk mendukung proses pengawasan.

Melalui fasilitas tersebut, seluruh transaksi ke depan dapat dimonitor secara lebih detail.