Kejaksaan Agung sebelumnya telah mengungkap peran dua pegawai DJP Kemenkeu dalam kasus korupsi transfer pricing PT TPL.

Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar menyebutkan kedua tersangka berinisial BP dan SR sempat bertugas sebagai supervisor.

Tersangka BP dan SR bertindak sebagai penyelenggara negara dalam proses pemeriksaan pajak perusahaan tersebut.

Kasus korupsi ini berkaitan dengan ekspor PT TPL yang diduga melakukan under invoicing dengan melaporkan produk paper grade pulp.

Padahal, karakteristik dan nilai pasar produk tersebut sebenarnya merupakan produk dissolving pulp.

Pihak Kejagung menduga terdapat manipulasi HS Code yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari dengan bantuan kedua tersangka.

Perubahan HS Code yang dilaporkan sejak periode 2008 hingga 2025 membuat nilai produk yang tercatat berkurang.

Akibatnya, penjualan produk dissolving pulp kepada afiliasi perusahaan tidak tercatat dengan semestinya.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan nilai pajak badan atau perusahaan yang seharusnya diterima oleh negara.

Tersangka BP diduga menjadi pemeriksa tahun pajak 2020-2023 sedangkan SR untuk tahun pajak 2024.

Keduanya diduga mengabaikan tugas pengawasan serta menelaah kertas kerja pemeriksaan tanpa didasarkan pada audit program.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka disebut telah menerima sejumlah uang dari pihak PT TPL.

Negara mengalami kerugian keuangan berupa penurunan pendapatan yang tidak sebagaimana mestinya.

Hasil penyidikan sementara memperkirakan nilai kerugian negara mencapai Rp2 triliun.

Nilai kerugian resmi tersebut nantinya akan disampaikan secara langsung oleh tim auditor.