Rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite menghadapi tantangan yang sangat serius dari berbagai kalangan.

Tantangan utama tersebut muncul akibat masih adanya kekacauan yang terjadi pada data desil kesejahteraan dari Kementerian Sosial.

Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya menilai persoalan subsidi energi ini bukan sekadar mengenai seberapa besar anggaran negara dapat dihemat.

Pemerintah juga wajib memperhitungkan kesiapan sistem pendataan serta tingkat penerimaan publik sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak luas.

Apabila aturan pembatasan diterapkan ketika akurasi penetapan data belum sepenuhnya diterima, risiko meningkatnya tensi sosial di masyarakat akan sangat nyata.

Kebijakan pembatasan bahan bakar ini berpotensi dianggap tidak adil apabila masyarakat merasa klasifikasi ekonomi yang dipakai tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Berly menyarankan agar pemerintah tidak langsung menjadikan desil kesejahteraan sebagai satu-satunya dasar tunggal untuk membatasi pembelian Pertalite.

Sejumlah persoalan administratif mendasar dinilai perlu diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah warga.

Salah satu langkah penting adalah menggencarkan sosialisasi bahwa penetapan desil tersebut diberlakukan secara sama untuk satu Kartu Keluarga.

Pemerintah juga harus mempermudah proses bagi warga yang sudah dewasa untuk melakukan pemisahan Kartu Keluarga dengan orang tua mereka.

Selain itu, status ekonomi sebuah keluarga dinilai tidak pernah bersifat permanen karena pendapatan masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu.

Perubahan kemampuan finansial tersebut bisa terjadi akibat kehilangan pekerjaan, pergeseran bentuk usaha, maupun faktor kondisi lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah sangat memerlukan penyediaan jalur koreksi data yang sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat.