Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di tengah situasi fiskal yang cukup dilematis. Kebijakan untuk memperketat penerimaan pajak masyarakat dinilai tidak terhindarkan lagi.

Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan konsekuensi langsung dari beban kewajiban yang ditinggalkan oleh Presiden RI Ketujuh Joko Widodo.

Negara membutuhkan sumber pendanaan besar untuk menjalankan berbagai program subsidi.

Tekanan fiskal itu semakin berat karena angka utang luar negeri Indonesia telah menyentuh kisaran Rp10 ribu triliun lebih.

Pemerintah harus memutar otak guna membayar kewajiban cicilan utang tersebut.

Sumber daya mineral nasional yang melimpah dinilai belum mampu sepenuhnya membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Akibatnya, optimalisasi sektor perpajakan menjadi satu-satunya jalan pintas.

Kondisi ini memicu kekhawatiran tersendiri di tengah masyarakat yang merasa terbebani oleh pungutan tersebut. Publik dikhawatirkan akan melayangkan protes keras kepada pemerintah yang sedang berkuasa.

Ferdinand menilai bahwa situasi sekarang adalah ekses dari kebijakan masa lalu yang jorjoran dalam menarik utang. Masyarakat pada akhirnya harus ikut menanggung kewajiban tersebut melalui setoran pajak.

Konsekuensi Jangka Panjang bagi Publik

Ferdinand Hutahaean mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat melunasi seluruh kewajiban tanpa memperkuat penerimaan negara. Menurutnya, situasi ini menempatkan masyarakat pada posisi harus ikut menanggung beban melalui patungan atau urunan.

Ia mengingatkan agar publik memahami akar persoalan ini secara utuh dan tidak serta-merta menyalahkan pemerintahan saat ini.

Peningkatan pungutan pajak merupakan jalan terakhir demi menjaga stabilitas fiskal dan keberlangsungan subsidi.