Kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL kini tengah menjadi sorotan publik.

Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka berinisial BP dan SR dalam perkara ini.

Praktik yang disorot dalam kasus tersebut berkaitan erat dengan istilah transfer pricing.

Transfer pricing merupakan proses penentuan harga atas output barang atau jasa yang diserahkan antar unit.

Unit yang dimaksud dapat berupa divisi dalam perusahaan atau antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.

Berdasarkan penjelasan resmi, PT TPL diduga melakukan ekspor dengan cara melaporkan jenis produk secara tidak sesuai.

Produk dissolving pulp dilaporkan sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp.

Perubahan kode HS tersebut membuat nilai produk yang tercatat sejak periode 2008 hingga 2025 menjadi berkurang.

Penjualan produk kepada pihak afiliasi akhirnya tidak tercatat dengan semestinya.

Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan nilai pajak badan atau perusahaan yang seharusnya diterima negara.

Dua pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu yang menjadi tersangka diduga turut membantu memuluskan aksi tersebut.

Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sementara yang mencapai Rp2 triliun.

Secara umum, praktik transfer pricing kerap dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari kewajiban pajak.

Pemerintah dan berbagai lembaga internasional menetapkan aturan ketat untuk mencegah penyalahgunaan harga transfer ini.