Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen membangun ekosistem pengelolaan limbah bahan berbahaya serta beracun dan medis secara transparan.

Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap proses berjalan aman demi melindungi masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan bahwa tata kelola limbah harus bertumpu pada tiga pilar penting.

Ketiga pilar utama tersebut mencakup aspek keterlacakan, neraca limbah, serta konsistensi penegakan hukum di lapangan.

Hal itu diungkapkannya ketika meninjau fasilitas pengolahan limbah milik PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Bogor.

Dorong Keterlacakan Aliran Limbah

Jumhur menilai penerapan aspek keterlacakan krusial agar seluruh aliran limbah dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.

Dengan sistem tersebut, potensi terjadinya pencemaran maupun berbagai bentuk penyimpangan dapat ditekan secara maksimal.

Ia turut mengapresiasi pengalaman fasilitas pengolahan tersebut yang telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade.

Pihaknya meminta kualitas tata kelola yang baik itu dipertahankan dan dijadikan rujukan bagi pelaku industri lain.

Menurutnya, kapasitas fasilitas saja belum cukup tanpa diiringi keselamatan proses dan pengendalian emisi ketat.

Kepatuhan Regulasi dan Pengawasan Ketat

Presiden Direktur PPLI Takanobu Tachikawa menyambut baik arahan pemerintah terkait integrasi sistem dari hulu ke hilir.

Pihaknya menyatakan siap mendukung penguatan ekosistem melalui teknologi serta infrastruktur yang telah dibangun.

Di sisi lain, KLH menyoroti potensi risiko pada material bekas medis bernilai ekonomi yang kerap disalahgunakan.

Proses dekontaminasi serta sterilisasi wajib dilakukan sebelum material tersebut masuk ke tahap pemanfaatan kembali.

Pengawasan menyeluruh juga diberlakukan pada produk turunan pemanfaatan limbah agar aman dari pelepasan zat berbahaya.

Konsistensi penegakan hukum pun ditegaskan bukan sekadar sanksi, melainkan bentuk perlindungan lingkungan secara menyeluruh.