Uji materi terhadap ketentuan yang mewajibkan pemilik Surat Izin Mengemudi kedaluwarsa untuk mengurus SIM baru harus kandas di Mahkamah Konstitusi.

Melalui Putusan Nomor 267/PUU-XXIV/2026, lembaga pengadilan tersebut menyatakan tidak menerima permohonan yang diajukan oleh seorang guru aparatur sipil negara.

Perkara ini dinyatakan Niet ontvankelijke verklaard karena pihak pemohon dinilai belum memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam persidangan.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa perbaikan dokumen serta alat bukti hanya diserahkan dalam bentuk digital.

Berkas tersebut juga tidak disertai tanda tangan asli, sementara sebagian alat bukti fotokopi tidak dibubuhi meterai atau dinazegelen.

Ketiadaan berkas fisik membuat alat bukti tidak dapat disahkan secara sah di dalam persidangan pendahuluan yang telah diagendakan.

Gugatan awal ini dilayangkan oleh seorang guru aparatur sipil negara bernama Ahmad Royani yang mempersoalkan aturan perpanjangan dokumen berkendara.

Ahmad mempermasalahkan ketentuan yang mengharuskan penerbitan dokumen baru ketika masa berlaku terlewat meskipun keterlambatan hanya hitungan hari.

Pengujian materiil diajukan terhadap Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemohon meminta adanya masa tenggang bagi pemilik dokumen yang terlambat melakukan perpanjangan agar tidak langsung mengulang ujian.

Pasal 85 ayat 2 undang-undang tersebut mengatur bahwa surat izin mengemudi berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Aturan tersebut dinilai belum memberikan kepastian hukum mengenai masa tenggang ketika pemegang dokumen melewati tanggal kedaluwarsa.

Ahmad membawa pengalaman pribadinya saat masa berlaku dokumen miliknya berakhir pada tanggal 2 Juni 2026 lalu di tengah kesibukan.