Saat itu ia sedang menjalankan tugas sebagai guru untuk menyelesaikan Asesmen Sumatif Akhir Tahun bagi para siswa di sekolah.

Kondisi tersebut membuatnya baru bisa mendatangi kantor pelayanan Satpas pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026.

Keterlambatan selama tiga hari itu berujung pada penolakan petugas karena masa berlaku dokumen sudah terlewat dari batas ketentuan.

Petugas beralasan bahwa aturan turunan dari undang-undang lalu lintas bersifat kaku dan tidak menyediakan masa tenggang.

Akibat penolakan itu, ia diwajibkan mengikuti seluruh proses penerbitan dokumen baru termasuk ujian teori dan praktik dari awal.

Kompetensi mengemudi yang telah dimiliki selama bertahun-tahun dianggap hilang begitu saja akibat kelalaian administratif selama tiga hari.

Kewajiban tersebut dinilai menimbulkan kerugian nyata karena menghabiskan waktu, tenaga, serta biaya tambahan bagi pemohon.

Dalam argumennya, pemohon juga membandingkan mekanisme tersebut dengan aturan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor.

Keterlambatan memperpanjang surat kendaraan tidak membuat pemilik harus mengulang seluruh proses penerbitan seperti pemohon baru.