Alasan Imigrasi Tidak Langsung Deportasi Ribuan WNA yang Melanggar
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat ribuan warga negara asing terkena sanksi.
Sebanyak 10.911 warga negara asing dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian sepanjang tahun 2026 ini.
Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 146,49 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.
Peningkatan penindakan ini mencerminkan semakin aktifnya pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di Indonesia.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan bahwa sanksi tersebut diberikan kepada warga asing yang melanggar aturan.
Pelanggaran yang dilakukan meliputi masalah administrasi, gangguan ketertiban, hingga tidak memberikan kontribusi yang diharapkan.
Langkah penindakan ini bertujuan untuk memastikan keberadaan warga negara asing tidak menimbulkan gangguan keamanan.
Selain sanksi administratif, pihak Imigrasi juga mencatat sebanyak 2.678 warga asing telah dikenai tindakan penangkalan.
Angka penangkalan tersebut justru mengalami penurunan sebesar 58,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penegakan hukum juga ditempuh melalui mekanisme pro justitia yang memproses sebanyak 27 orang sepanjang 2026.
Jumlah proses hukum pidana tersebut tercatat mengalami penurunan sebanyak 50 persen dibandingkan tahun 2025.
Sementara itu, tindakan pencegahan dilakukan terhadap 478 warga negara asing dengan penurunan 80,98 persen.
Berbagai instrumen keimigrasian digunakan mulai dari tindakan administratif, penangkalan, pencegahan, hingga proses pidana.
Imigrasi menegaskan bahwa tidak setiap pelanggaran yang dilakukan warga asing langsung berujung pada deportasi.
Penanganan ditentukan berdasarkan klasifikasi serta tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh setiap individu.
Pelanggaran administratif ditangani lewat tindakan administratif, sementara unsur pidana dilanjutkan melalui jalur hukum.
Oleh karena itu, angka ribuan sanksi tersebut tidak bisa disamakan begitu saja dengan jumlah tindak pidana.
Klasifikasi pelanggaran menjadi dasar penting dalam menentukan tindakan yang paling tepat dan terukur.
Update Terbaru
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB






