Pemerintah saat ini masih terus membahas dan merumuskan formula yang paling tepat untuk menyusun Peraturan Presiden tentang ojek online.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji berbagai model aturan.

Kajian tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak perlindungan pengemudi dan keberlanjutan bisnis platform ride-hailing.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah platform yang sudah menjalankan instruksi terkait pembagian pendapatan.

Aturan tersebut menerapkan effective take rate sebesar 8 persen bagi platform dan 92 persen untuk pengemudi.

Fokus utama dari pembahasan Perpres ojek online ini khusus ditujukan untuk mengatur kendaraan roda dua.

Jenis kendaraan lain di luar roda dua belum dimasukkan ke dalam cakupan aturan yang sama.

Layanan transportasi penumpang online juga dipastikan akan dibuat terpisah dari aturan pengantaran barang dan makanan.

Perbedaan karakteristik serta model bisnis menjadi alasan utama pemisahan regulasi tersebut.

Diskusi lanjutan mengenai aturan teknis ini melibatkan pihak pengemudi serta pengelola platform.

Aturan teknis di bawahnya nanti akan dituangkan secara resmi melalui peraturan menteri.

Terkait waktu penerbitan Perpres tersebut, pihak kementerian menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Nezar menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap keadilan pembagian pendapatan para pengemudi ojek online di tanah air.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai kepastian waktu pengumuman regulasi yang sempat diisukan sebelum 17 Agustus 2026, ia memilih untuk tidak berkomentar banyak dan meminta publik menanyakannya langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara.