Pemerintah memperjelas pengawasan dan penanganan disinformasi di ruang digital melalui penerbitan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital No 127/2026 serta No 128/2026 pada 5 November 2026.

Kedua kebijakan Kemenkomdigi tersebut mengatur kriteria konten yang dapat ditindak serta prosedur pemutusan akses oleh penyelenggara sistem elektronik.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum dan mekanisme pengawasan.

Aturan tersebut menetapkan batas waktu penanganan konten sekaligus memuat kriteria disinformasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Kemenkomdigi memastikan bahwa aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kritik maupun perbedaan pendapat yang disampaikan secara sah.

Penindakan difokuskan secara khusus pada disinformasi serta ujaran kebencian yang memenuhi kriteria pelanggaran dalam kebijakan baru tersebut.

Kriteria tersebut mencakup informasi yang tidak sesuai fakta, upaya memecah persatuan, dan tindakan yang menimbulkan kerugian.

Selain itu, kriteria juga menyasar pemicu konflik sosial serta konten yang menyebabkan rasa takut di tengah masyarakat.

Kemenkomdigi memastikan produk jurnalistik perusahaan pers tidak menjadi sasaran penanganan termasuk karya jurnalistik investigasi.

Pemilik konten yang merasa dirugikan akibat kesalahan moderasi memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan meminta pemulihan.

Terkait kewajiban pemutusan akses paling lambat empat jam, penghitungan tenggat tersebut tidak langsung dimulai ketika konten ditemukan.

Prosesnya diawali dengan tahapan verifikasi terhadap temuan atau laporan masyarakat serta penyampaian notifikasi kepada pihak penyelenggara.

Untuk konten yang memerlukan penanganan mendesak, penyelenggara platform diberikan waktu 1 x 12 jam untuk memberikan respons.

Sistem kepatuhan moderasi konten digunakan untuk melacak dan memverifikasi temuan serta mengirimkan permintaan pemutusan akses.

Pengaturan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi penyebaran informasi merugikan tanpa mengesampingkan hak publik menyampaikan aspirasi.