Kejaksaan Agung membeberkan dugaan keterlibatan dua oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam perkara korupsi di PT Toba Pulp Lestari.

Kedua tersangka yang masing-masing berinisial BP dan SR itu sebelumnya pernah bertugas memegang posisi supervisor untuk pemeriksaan pajak perusahaan tersebut.

Penyidik mendapati adanya tindakan manipulasi HS Code yang dilakukan oleh korporasi dengan memanfaatkan bantuan dari para oknum penyelenggara negara itu.

Praktik culas ini mengubah kategori laporan ekspor dari produk dissolving pulp menjadi paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp.

Akibat perubahan kode tersebut, catatan nilai jual produk yang berlangsung dalam rentang waktu dari tahun 2008 hingga 2025 menjadi jauh lebih rendah.

Penjualan dissolving pulp dengan nama Hight Alpha Pulp kepada pihak afiliasi akhirnya tidak tercatat secara semestinya di dalam laporan keuangan.

Kondisi ini memicu penurunan nilai pajak badan atau perusahaan yang seharusnya masuk ke dalam kas pendapatan negara dari transaksi tersebut.

Untuk memuluskan aksi lancung itu, pihak PT TPL sengaja meminta sokongan dari BP yang bertindak sebagai pemeriksa tahun pajak 2020 sampai 2023.

Sementara itu, tersangka SR berperan sebagai pemeriksa untuk periode tahun pajak 2024 yang ikut mengabaikan prosedur pengawasan perpajakan resmi.

Kedua oknum pegawai pajak itu diduga dengan sengaja mengabaikan kewajiban penelaahan Kertas Kerja Pemeriksaan serta Laporan Hasil Pemeriksaan.

Mereka menyusun dokumen tidak berlandaskan audit program melainkan merujuk pada laporan yang telah dikondisikan oleh para tersangka lainnya.

Sebagai imbalan atas tindakan melanggar hukum tersebut, para tersangka kedapatan menerima sejumlah aliran dana dari pihak korporasi.

Akumulasi dari rangkaian perbuatan melawan hukum ini memicu penurunan pendapatan negara yang tidak sebagaimana mestinya dalam sistem keuangan.

Hasil penghitungan sementara oleh penyidik menunjukkan besaran kerugian keuangan negara akibat perkara ini telah menembus angka Rp2 triliun.

Pihak kejaksaan menyatakan besaran angka tersebut masih bersifat sementara menunggu hasil audit resmi dari tim auditor berwenang.

Hingga laporan ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh manajemen PT TPL maupun pihak DJP menanggapi penyidikan.