Kerugian Negara Kasus PT TPL Tembus Rp2 Triliun Menurut Kejagung
Kejaksaan Agung menemukan indikasi kerugian keuangan negara yang nilainya ditaksir mencapai angka fantastis dalam pengusutan kasus dugaan korupsi.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, angka kerugian yang dihitung dalam perkara PT TPL Tbk tersebut telah menyentuh kisaran Rp 2 triliun.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Saiful Bahri Siregar menyampaikan informasi tersebut saat menggelar jumpa pers di Jakarta.
Meski demikian, angka tersebut belum final karena proses penghitungan secara menyeluruh masih terus dikerjakan oleh tim auditor resmi.
Nanti hasil akhirnya akan segera diserahkan secara resmi oleh tim auditor yang bertugas menghitung kerugian negara secara cermat.
Penyidik juga telah menetapkan dua orang pemeriksa pajak dari Kemenkeu berinisial BP dan SR sebagai tersangka dalam perkara ini.
Kedua tersangka diduga kuat membiarkan dan membantu manipulasi nilai pajak yang timbul dari proses ekspor bubur kertas perusahaan.
Modus operandi yang dijalankan melibatkan praktik under invoicing dengan melaporkan jenis produk yang tidak sesuai dengan karakteristik aslinya.
Perubahan kode HS tersebut menyebabkan pencatatan penjualan sejak periode tahun 2008 hingga 2025 menjadi berkurang dari semestinya.
Kondisi itu berdampak langsung pada penurunan nilai pembayaran pajak badan perusahaan yang seharusnya diterima oleh kas negara.
Modus Operasional dan Penahanan Tersangka
Dalam menjalankan aksinya, perusahaan mengekspor produk dengan cara under invoicing dengan melaporkan sebagai produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP.
Padahal secara karakteristik, kegunaan, dan harga nilai pasar produk tersebut merupakan produk dissolving pulp yang melibatkan perubahan HS Code.
Akibat penurunan nilai pajak dari penjualan kepada PT Asia Pacific Rayon atau perusahaan afiliasinya sejak periode 2008 hingga 2025 tersebut, kedua tersangka yang dijerat dengan Pasal 603 jo.
Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 serta subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan.
Update Terbaru
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB






