Kejaksaan Agung menemukan indikasi kerugian keuangan negara yang nilainya ditaksir mencapai angka fantastis dalam pengusutan kasus dugaan korupsi.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, angka kerugian yang dihitung dalam perkara PT TPL Tbk tersebut telah menyentuh kisaran Rp 2 triliun.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Saiful Bahri Siregar menyampaikan informasi tersebut saat menggelar jumpa pers di Jakarta.

Meski demikian, angka tersebut belum final karena proses penghitungan secara menyeluruh masih terus dikerjakan oleh tim auditor resmi.

Nanti hasil akhirnya akan segera diserahkan secara resmi oleh tim auditor yang bertugas menghitung kerugian negara secara cermat.

Penyidik juga telah menetapkan dua orang pemeriksa pajak dari Kemenkeu berinisial BP dan SR sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kedua tersangka diduga kuat membiarkan dan membantu manipulasi nilai pajak yang timbul dari proses ekspor bubur kertas perusahaan.

Modus operandi yang dijalankan melibatkan praktik under invoicing dengan melaporkan jenis produk yang tidak sesuai dengan karakteristik aslinya.

Perubahan kode HS tersebut menyebabkan pencatatan penjualan sejak periode tahun 2008 hingga 2025 menjadi berkurang dari semestinya.

Kondisi itu berdampak langsung pada penurunan nilai pembayaran pajak badan perusahaan yang seharusnya diterima oleh kas negara.

Modus Operasional dan Penahanan Tersangka

Dalam menjalankan aksinya, perusahaan mengekspor produk dengan cara under invoicing dengan melaporkan sebagai produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP.

Padahal secara karakteristik, kegunaan, dan harga nilai pasar produk tersebut merupakan produk dissolving pulp yang melibatkan perubahan HS Code.

Akibat penurunan nilai pajak dari penjualan kepada PT Asia Pacific Rayon atau perusahaan afiliasinya sejak periode 2008 hingga 2025 tersebut, kedua tersangka yang dijerat dengan Pasal 603 jo.

Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 serta subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan.