Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kemungkinan untuk kembali mengundurkan jadwal pemberlakuan aturan pajak bagi penjual online melalui lokapasar.

Kebijakan yang sedianya mulai berjalan pada tanggal 1 November 2026 tersebut akan dievaluasi kembali berdasarkan perkembangan situasi perekonomian masyarakat di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya saat ditemui awak media di kantor Kementerian Keuangan yang terletak di kawasan Jakarta Pusat.

Apabila hingga akhir bulan Oktober mendatang kondisi ekonomi dinilai masih belum pulih sepenuhnya, ia menegaskan tidak akan ragu untuk memperpanjang masa penundaan.

Langkah antisipatif ini diambil pemerintah agar tingkat konsumsi masyarakat bisa kembali bergeliat secara optimal di tengah berbagai tantangan makro.

Pemerintah mencatatkan capaian pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,29 persen pada periode kuartal II 2026 yang baru saja berlalu.

Melalui pelonggaran penerapan pungutan ini, Purbaya berharap dapat mendongkrak capaian angka tersebut agar bisa menyentuh target level 6 persen pada akhir tahun.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menetapkan bahwa aturan pemungutan PPh Pasal 22 ditunda pelaksanaannya sampai 31 Oktober 2026.

Kebijakan penundaan waktu ini dijalankan sebagai langkah nyata untuk melindungi daya beli masyarakat yang menjadi perhatian utama pemerintah saat ini.

Pihak otoritas pajak memastikan bahwa keputusan penundaan tersebut tidak sampai mengubah substansi kebijakan, melainkan sekadar menggeser waktu pemberlakuannya.