Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan tanggapan terkait polemik ijazah yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menolak anggapan bahwa partainya harus bertanggung jawab penuh atas dokumen persyaratan pencalonan tersebut.

Menurut Megawati, proses pencalonan dari tingkat wali kota hingga presiden bukanlah kesalahan partai pengusung.

Ia menilai pihak yang seharusnya memegang tanggung jawab atas keabsahan dokumen adalah Komisi Pemilihan Umum.

Megawati menjelaskan bahwa pemeriksaan kelengkapan berkas berada sepenuhnya di tangan lembaga penyelenggara pemilu.

Ia mempertanyakan alasan mengapa masalah ijazah tersebut terus dikaitkan dengan partainya belakangan ini.

Lembaga pemilu seharusnya melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran dokumen sebelum kandidat dinyatakan memenuhi syarat.

Di sisi lain, Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk hadir jika kembali mendapat panggilan dalam persidangan.

Mantan presiden tersebut memastikan bakal membawa langsung dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Megawati menegaskan bahwa apabila dokumen pendidikan tersebut bermasalah, sudah sepatutnya lembaga terkait menolaknya sejak awal tahapan kontestasi.

Sementara itu, proses hukum mengenai tudingan dokumen palsu ini masih terus berjalan dan memasuki tahapan pokok perkara di persidangan.

Menanggapi proses tersebut, Presiden ke-7 RI itu menyatakan tidak keberatan untuk menunjukkan seluruh ijazah miliknya secara langsung di hadapan hukum.