Fraksi Partai Demokrat di MPR RI menyatakan penolakan terhadap opsi amendemen UUD 1945 yang dirancang untuk mengatur Pokok-Pokok Haluan Negara.

Penolakan tersebut disampaikan oleh anggota MPR dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, di kompleks parlemen pada hari Selasa.

Partai Demokrat menilai bahwa pembentukan PPHN sebenarnya tidak memerlukan perubahan konstitusi yang mendasar sama sekali.

Sebagai gantinya, partai tersebut mengusulkan agar aturan mengenai PPHN cukup ditetapkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Benny menyadari bahwa produk hukum TAP MPR kini tidak lagi masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini.

Aturan tersebut juga tidak tercantum secara resmi di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Meskipun demikian, opsi lewat TAP MPR dinilai tetap sangat mungkin untuk dilakukan dengan syarat telah tercapai keputusan politik bersama.

Penerapannya nanti tentu akan sangat bergantung kepada pihak yang akan melaksanakan keputusan dari TAP MPR tersebut.

MPR sendiri saat ini membuka tiga opsi payung hukum berbeda untuk mengatur PPHN setelah menemui Presiden beberapa waktu lalu.

Tiga opsi tersebut masing-masing adalah melalui amendemen Undang-Undang Dasar, undang-undang, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Di antara semua pilihan yang tersedia, opsi melakukan amendemen konstitusi saat ini menjadi jalur yang paling kuat dipertimbangkan.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyebut opsi amendemen dan TAP MPR sebagai dua pilihan yang paling banyak dipertimbangkan.

Sementara itu, satu opsi tersisa melalui undang-undang dianggap memiliki posisi yang lemah karena kedudukan hukumnya.

Undang-undang dinilai sangat rentan dibawa ke Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari.

Bahkan, aturan dalam undang-undang tersebut bisa dengan mudah diubah oleh kepala negara atau pemerintahan berikutnya.