Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan pandangan terkait kebijakan pelibatan unsur tentara dan polisi dalam program sektor pangan nasional.

Menurut pandangannya, kedua institusi penegak hukum dan pertahanan tersebut seharusnya tetap berkonsentrasi penuh pada fungsi utama masing-masing di negara ini.

Ia mengingatkan kembali prinsip dasar reformasi agar aparat keamanan kembali ke barak serta fokus menjalankan tugas pokok pertahanan serta keamanan dalam negeri.

Politikus tersebut menilai kegiatan bercocok tanam seperti padi dan jagung tidak perlu menjadi fokus tugas utama para prajurit maupun anggota kepolisian.

Kebijakan pengerahan aparat ini dikaitkan dengan masih tingginya angka pengangguran serta kebutuhan mendesak masyarakat luas terhadap lapangan pekerjaan.

Sektor pertanian dinilai lebih tepat jika diarahkan untuk menyerap tenaga kerja lokal melalui pendekatan padat karya bagi warga yang belum memiliki pekerjaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelibatan tentara dan polisi merupakan langkah strategis guna mengawal program swasembada pangan.

Langkah tersebut diambil guna mencegah potensi kebocoran anggaran sekaligus mempercepat target kemandirian pangan nasional yang melibatkan seluruh unsur.

Dalam pandangannya, upaya mempercepat swasembada pangan ini dapat memanfaatkan tenaga masyarakat luas yang membutuhkan pekerjaan, termasuk para lulusan perguruan tinggi yang saat ini masih belum terserap di pasar tenaga kerja.

Presiden Prabowo Subianto sendiri sebelumnya sempat menyinggung bahwa kondisi unik di mana aparat turut mengurus pertanian merupakan bagian dari strategi penting untuk kebangkitan bangsa.