Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan tentara serta polisi dalam sektor pangan mendadak mendapat sorotan tajam.

Politisi PDIP Ganjar Pranowo mempertanyakan mengapa pekerjaan pertanian tersebut tidak diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Menurut Ganjar, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja melalui program padat karya yang terarah.

Pemerintah dinilai dapat mengembangkan program tersebut agar masyarakat memperoleh kesempatan mendapat penghasilan tambahan.

Ganjar menyoroti kondisi ketenagakerjaan saat ini, termasuk banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan layak.

Agenda memperkuat ketahanan pangan semestinya dirancang sebagai kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan secara luas.

Ia mengingatkan reformasi telah mendorong pembagian fungsi yang lebih jelas antara institusi tentara dan juga pihak kepolisian.

Tentara seharusnya diarahkan pada sektor pertahanan, sedangkan polisi menjalankan fungsi keamanan negara secara spesifik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keterlibatan aparat keamanan untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

Ia bersikukuh pelibatan tersebut diperlukan untuk mengawal program swasembada pangan serta mencegah potensi kebocoran anggaran.

Ganjar menegaskan bahwa kedua institusi tersebut tidak perlu turun langsung menanam padi atau jagung di sawah.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menilai pelibatan aparat tetap krusial guna mengawal program strategis tersebut serta mencegah kebocoran anggaran secara maksimal.