Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara menanggapi polemik keaslian dokumen pendidikannya yang kembali diperbincangkan.

Ia menantang pihak-pihak yang meyakini tudingan tersebut untuk menguji buktinya langsung di persidangan.

Menurutnya, langkah tersebut lebih tepat ketimbang mempermasalahkan jalur hukum melalui mekanisme praperadilan.

Ia menilai persidangan pokok perkara menjadi ruang ideal untuk mempertemukan bukti serta argumentasi.

Proses tersebut dinilai penting agar polemik yang berlangsung panjang bisa segera menemukan titik terang.

Apabila pihak penuduh memiliki bukti yang kuat, ia meminta agar pemeriksaan di persidangan tidak dihindari.

Di forum itu, setiap pihak bebas menyampaikan dokumen maupun keterangan yang kemudian dinilai oleh hakim.

Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan dan menunjukkan dokumen pendidikan yang dimilikinya.

Ia meminta seluruh pihak untuk mengikuti proses hukum yang saat ini sudah berjalan di tahapan tersebut.

Sebelumnya, tim hukum Dokter Tifa telah mengajukan permohonan praperadilan terkait proses penuntutan.

Mereka meminta pengadilan menyatakan penuntutan jaksa tidak sah dan memulihkan status hukum kliennya.

Dalam permohonan yang diajukan oleh tim hukumnya, Abdullah Alkatiri menyebutkan bahwa jaksa diduga telah melakukan penafsiran sepihak atas kitab pidana baru untuk melimpahkan kembali berkas perkara tanpa prosedur yang benar.

Selain mempersoalkan prosedur penuntutan yang dianggap melawan hukum tersebut, pihak pemohon juga menuntut agar pengadilan memulihkan status hukum kliennya.

Tuntutan pemulihan status hukum itu meminta agar pengadilan menyatakan kliennya kini sudah tidak lagi menyandang status hukum apa pun dalam perkara pencemaran nama baik.