Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil langkah tegas terhadap ribuan warga negara asing.

Sepanjang tahun 2026, sebanyak 10.911 warga negara asing dijatuhi sanksi Tindak Administratif Keimigrasian atau TAK.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan jumlah penindakan tersebut mengalami lonjakan drastis.

Angka penindakan itu meningkat hingga 146,49 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sanksi administratif tersebut diberikan kepada warga negara asing yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata.

Selain itu, penindakan menyasar pihak-pihak yang mengganggu ketertiban umum serta melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian.

Langkah pengawasan ini bertujuan untuk memastikan keberadaan warga negara asing memberikan dampak positif di tanah air.

Pihak Imigrasi menegaskan bahwa direktorat pengawasan dan penindakan kini sangat aktif mengakselerasi penindakan.

Di sisi lain, jajaran Imigrasi turut melakukan penangkalan terhadap 2.678 orang warga negara asing.

Jumlah penangkalan tersebut tercatat mengalami penurunan sebesar 58,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, penegakan hukum pidana secara pro justitia dilakukan kepada 27 orang pelanggar.

Jumlah kasus pidana tersebut menunjukkan penurunan sebesar 50 persen dari catatan pada tahun 2025.

Petugas juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 478 orang yang mengalami penurunan 80,98 persen.

Meski demikian, tidak semua pelanggaran hukum oleh warga negara asing langsung dikenakan sanksi deportasi.

Sebagian kasus harus melalui proses pro justitia bergantung pada klasifikasi tingkatan pelanggaran.