Mahkamah Konstitusi secara resmi menyatakan bahwa permohonan pengujian aturan mengenai kuota haji khusus sebesar 8 persen tidak dapat diterima.

Lembaga peradilan tersebut menilai pihak pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji dengan konstitusi.

Putusan atas perkara Nomor 263/PUU-XXIV/2026 tersebut dibacakan secara langsung dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan amar putusan yang menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Dalam penyampaian pertimbangannya, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menjelaskan alasan di balik penolakan tersebut.

Mahkamah tidak menemukan adanya uraian argumentasi yang menjelaskan secara spesifik pertentangan pasal-pasal yang diuji.

Aturan yang menjadi objek pengujian terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019.

Undang-undang tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang bersinggungan langsung dengan ketentuan pendaftaran jemaah.

Ketiadaan uraian argumentasi yang mendalam membuat pihak Mahkamah tidak dapat menilai pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar.

Permohonan pengujian materiil ini sebelumnya diajukan oleh seorang warga bernama Hermawanto yang mempersoalkan aturan pembagian kuota.

Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan utama adalah Pasal 64 ayat (2) UU PIHU mengenai alokasi kuota khusus sebesar 8 persen.

Hermawanto menilai kebijakan pembagian kuota tersebut bersifat diskriminatif bagi masyarakat yang mengandalkan jalur reguler.

Jalur khusus dianggap memberikan keberangkatan lebih cepat kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi untuk membayar biaya lebih tinggi.

Keberadaan kuota khusus ini juga dinilai berdampak langsung pada jumlah kuota reguler dan memperpanjang masa tunggu jemaah.

Akses terhadap pelaksanaan ibadah haji diungkapkan seharusnya tidak ditentukan berdasarkan besaran kemampuan finansial seseorang.

Mahkamah Konstitusi akhirnya memilih untuk tidak masuk ke dalam pokok persoalan terkait dugaan diskriminasi pembagian kuota.

Keputusan akhir diambil karena permohonan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil berupa uraian argumentasi pertentangan norma.