Alasan MK Tolak Permohonan Uji Materi Aturan Kuota Haji Khusus
Mahkamah Konstitusi secara resmi menyatakan bahwa permohonan pengujian aturan mengenai kuota haji khusus sebesar 8 persen tidak dapat diterima.
Lembaga peradilan tersebut menilai pihak pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji dengan konstitusi.
Putusan atas perkara Nomor 263/PUU-XXIV/2026 tersebut dibacakan secara langsung dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan amar putusan yang menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh majelis hakim.
Dalam penyampaian pertimbangannya, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menjelaskan alasan di balik penolakan tersebut.
Mahkamah tidak menemukan adanya uraian argumentasi yang menjelaskan secara spesifik pertentangan pasal-pasal yang diuji.
Aturan yang menjadi objek pengujian terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019.
Undang-undang tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang bersinggungan langsung dengan ketentuan pendaftaran jemaah.
Ketiadaan uraian argumentasi yang mendalam membuat pihak Mahkamah tidak dapat menilai pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar.
Permohonan pengujian materiil ini sebelumnya diajukan oleh seorang warga bernama Hermawanto yang mempersoalkan aturan pembagian kuota.
Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan utama adalah Pasal 64 ayat (2) UU PIHU mengenai alokasi kuota khusus sebesar 8 persen.
Hermawanto menilai kebijakan pembagian kuota tersebut bersifat diskriminatif bagi masyarakat yang mengandalkan jalur reguler.
Jalur khusus dianggap memberikan keberangkatan lebih cepat kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi untuk membayar biaya lebih tinggi.
Keberadaan kuota khusus ini juga dinilai berdampak langsung pada jumlah kuota reguler dan memperpanjang masa tunggu jemaah.
Akses terhadap pelaksanaan ibadah haji diungkapkan seharusnya tidak ditentukan berdasarkan besaran kemampuan finansial seseorang.
Mahkamah Konstitusi akhirnya memilih untuk tidak masuk ke dalam pokok persoalan terkait dugaan diskriminasi pembagian kuota.
Keputusan akhir diambil karena permohonan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil berupa uraian argumentasi pertentangan norma.
Update Terbaru
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Syarat Masa Berlaku Paspor 6 Bulan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Ribuan Channel YouTube Diblokir Google Sepanjang Juli-September
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Baca Komik One Piece Chapter 1199 Bahasa Indonesia, Prediksi & Spoiler Full
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Solusi Energi dan Kecerdasan Buatan Bersaing di Panggung MAJU ON 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Gaya Bicara IShowSpeed Dipuji Barack Obama Karena Fasih Berbahasa Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Lina Mukherjee Bela Luna Maya Seusai Diserang Netizen Soal Masa Lalu
Rabu / 18-11-2026, 10:25 WIB
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB






