Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait perkara tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara.

Perkara tersebut menyatakan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas aduan langsung dari pihak yang bersangkutan.

Pihak lain dipastikan tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan pengaduan atas delik hukum tersebut.

Keputusan itu tertuang secara resmi dalam amar Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo.

Sidang pleno pembacaan putusan tersebut berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 12.08.2026.

Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-undang yang diuji tersebut berkaitan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

Dalam amar putusannya, majelis hakim memaknai Pasal 220 ayat (1) KUHP secara bersyarat.

Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan itu berlaku sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Aturan mengenai penyerangan kehormatan di muka umum diatur secara spesifik di dalam Pasal 218 KUHP.

Sementara itu, penyebaran konten teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan diatur melalui Pasal 219 KUHP.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan penjelasan mengenai konstruksi norma sebelumnya dalam aturan hukum.

Norma dalam Pasal 220 ayat (2) KUHP sebelumnya menggunakan frasa yang dinilai kabur dan membuka peluang tafsir luas.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu penegakan hukum berlebihan atau over-criminalization di masyarakat.

Selain itu, aturan lama juga mengancam ruang kebasaan berekspresi warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Kendati pengaduan bersifat eksklusif, Mahkamah Konstitusi tetap memberikan ruang fleksibilitas teknis dalam proses hukum.

Pengaduan tidak harus dilakukan secara fisik langsung oleh kepala negara di hadapan penegak hukum.

Presiden atau Wakil Presiden dapat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum untuk memproses dugaan tindak pidana.