Aturan Baru MK: Penghinaan Presiden Wajib Lewat Aduan Langsung
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait perkara tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara.
Perkara tersebut menyatakan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas aduan langsung dari pihak yang bersangkutan.
Pihak lain dipastikan tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan pengaduan atas delik hukum tersebut.
Keputusan itu tertuang secara resmi dalam amar Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo.
Sidang pleno pembacaan putusan tersebut berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 12.08.2026.
Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Undang-undang yang diuji tersebut berkaitan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.
Dalam amar putusannya, majelis hakim memaknai Pasal 220 ayat (1) KUHP secara bersyarat.
Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Ketentuan itu berlaku sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Aturan mengenai penyerangan kehormatan di muka umum diatur secara spesifik di dalam Pasal 218 KUHP.
Sementara itu, penyebaran konten teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan diatur melalui Pasal 219 KUHP.
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan penjelasan mengenai konstruksi norma sebelumnya dalam aturan hukum.
Norma dalam Pasal 220 ayat (2) KUHP sebelumnya menggunakan frasa yang dinilai kabur dan membuka peluang tafsir luas.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu penegakan hukum berlebihan atau over-criminalization di masyarakat.
Selain itu, aturan lama juga mengancam ruang kebasaan berekspresi warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
Kendati pengaduan bersifat eksklusif, Mahkamah Konstitusi tetap memberikan ruang fleksibilitas teknis dalam proses hukum.
Pengaduan tidak harus dilakukan secara fisik langsung oleh kepala negara di hadapan penegak hukum.
Presiden atau Wakil Presiden dapat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum untuk memproses dugaan tindak pidana.
Update Terbaru
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB






