Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada program khusus untuk mengenakan pungutan baru kepada para pemilik rumah kontrakan.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar mengenai kabar pungutan properti sewaan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan penjelasan tersebut usai mengikuti sidang Debottlenecking di kantornya.

Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026 yang lalu.

Purbaya menyatakan secara tegas bahwa instansinya tidak memiliki rencana untuk mengejar sektor penyewaan tersebut.

Menurutnya, aturan perpajakan yang berlaku bagi penyewaan properti tetap mengikuti mekanisme normal seperti biasa.

Setiap perolehan penghasilan dari aktivitas usaha tentu akan dikenakan kewajiban sesuai ketentuan yang sudah ada.

Dengan demikian, tidak ada aturan khusus atau ketentuan baru yang sengaja dibuat untuk menyasar pemilik kontrakan.

Pemerintah tetap menjalankan sistem perpajakan secara normal dan adil tanpa ada arahan untuk melakukan pengejaran khusus.

Seluruh aktivitas pemungutan berjalan seperti biasa mengikuti mekanisme bisnis yang berlaku secara umum di masyarakat.

Kebijakan yang berjalan saat ini murni merupakan bagian dari sistem perpajakan yang sudah ada sebelumnya.

Fokus utama pemerintah adalah memastikan kewajiban perpajakan dari berbagai aktivitas ekonomi dapat berjalan secara normal serta adil tanpa memunculkan keresahan di tengah masyarakat.