Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan resmi terkait polemik pungutan kepada pemilik properti sewaan.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan secara khusus mengejar pajak dari pemilik rumah kontrakan dalam kebijakan fiskal mendatang.

Ia menyebutkan bahwa tidak pernah ada arahan atau perintah khusus untuk memungut pajak secara khusus dari sektor tersebut.

Menurutnya, pengenaan pungutan pajak pada dasarnya berjalan secara otomatis ketika seseorang menerima penghasilan atau pendapatan.

Proses tersebut dianggap sebagai aktivitas bisnis yang normal dan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada perlakuan diskriminatif.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan bahwa penghasilan dari penyewaan properti sudah menjadi objek pajak penghasilan.

Aturan tersebut menegaskan bahwa pungutan itu bukan merupakan jenis pajak baru yang dibebankan kepada masyarakat.

Wacana mengenai pajak properti sewaan ini sebelumnya sempat mencuat dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN 2027 secara online.

Pemerintah berencana memperluas basis perpajakan dengan membidik sektor serta kelompok yang dinilai belum optimal memenuhi kewajibannya.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa optimalisasi penerimaan dilakukan tanpa harus menaikkan tarif.

Pemilik rumah yang mempunyai lebih dari satu properti dinilai berpotensi menjadi sasaran optimalisasi karena sebagian mungkin disewakan.

Pemerintah berencana memperkuat sinergi dengan berbagai instansi guna memperoleh data yang lebih komprehensif demi meningkatkan kepatuhan.