Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses secara hukum jika dilaporkan langsung oleh yang bersangkutan.

Keputusan ini tertuang dalam putusan nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dibacakan pada Rabu (12/08).

MK Batasi Pihak yang Bisa Melapor

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa pengaduan hanya dapat dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden secara langsung.

Dengan demikian, keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya tidak lagi bisa menginisiasi proses pidana atas dugaan penghinaan terhadap presiden atau wapres.

MK menilai kata "dapat" dalam Pasal 220 ayat (2) KUHAP sebelumnya membuka tafsir bahwa laporan bisa dilakukan oleh pihak lain.

Oleh karena itu, MK memberikan penegasan bahwa pengaduan hanya dapat diajukan oleh presiden dan/atau wakil presiden yang menjadi sasaran langsung.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan pentingnya penyelarasan norma agar tidak ada ruang bagi pihak lain untuk menilai sendiri adanya penghinaan.

MK juga menegaskan penegakan hukum baru bisa dilakukan jika presiden atau wapres mengajukan pengaduan secara tertulis.

Meski demikian, MK tidak membatalkan Pasal 218 dan 219 KUHP yang mengatur penghinaan terhadap presiden atau wapres serta penyebarluasannya.

Mahkamah hanya mengubah pemaknaan Pasal 220 ayat (1) sehingga berbunyi, "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden."