PT Bursa Efek Indonesia menyatakan telah menerima minat dari sejumlah investor potensial.

Minat tersebut berkaitan dengan rencana keikutsertaan sebagai pemegang saham dalam proses demutualisasi bursa.

Proses ini berjalan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara juga tengah mematangkan rencana investasinya dalam momentum tersebut.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebutkan minat investor mulai bermunculan seiring persiapan implementasi yang terus berjalan.

Persiapan tersebut dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan para pemegang saham.

Pernyataan itu disampaikan Jeffrey dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BEI di Jakarta.

Saat ini pihak bursa tengah menyiapkan berbagai aspek implementasi demutualisasi secara menyeluruh.

Langkah tersebut mencakup koordinasi dengan OJK serta komunikasi intensif bersama para pemegang saham.

Bursa juga memberikan berbagai masukan terhadap regulasi OJK yang mengatur berjalannya proses tersebut.

Undang-Undang P2SK membuka peluang perubahan struktur kepemilikan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara dapat menjadi pemegang saham baru dalam aturan itu.

Meski demikian, independensi bursa sebagai penyelenggara perdagangan efek akan tetap dijaga secara ketat.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir menyatakan pembahasan skema masih berlangsung.

Pembahasan tersebut dilakukan bersama pihak OJK dan juga jajaran Direksi Bursa.

Investasi dari Danantara nantinya akan dijalankan melalui Danantara Investment Management sesuai arahan yang diberikan.

Dari sisi regulator, OJK masih memfinalisasi aturan pelaksanaan demutualisasi di pasar modal.

Aturan tersebut termasuk ketentuan mengenai batas maksimal kepemilikan saham oleh satu pihak.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi menyatakan besaran batas kepemilikan masih dalam tahap kajian.

Ketentuan itu nantinya akan dituangkan secara khusus di dalam Peraturan OJK.

OJK juga membandingkan ketentuan tersebut dengan praktik di sejumlah bursa internasional.

Langkah perbandingan ini dilakukan agar struktur kepemilikan tetap mendukung tata kelola yang baik.

Jeffrey menegaskan pihaknya meyakini OJK akan menyusun regulasi dengan tetap menjaga independensi bursa.