Langkah hukum baru diambil oleh Tifauzia Tyassuma atau yang lebih dikenal sebagai Dokter Tifa dalam menghadapi proses hukum yang menjeratnya.

Ia mengajukan permohonan praperadilan terhadap pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (12/8/2026).

Gugatan tersebut berkaitan langsung dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyeret namanya sebagai tersangka.

Melalui tim kuasa hukumnya, Tifa menuntut agar status hukumnya saat ini dinyatakan tidak lagi berlaku sebagai tersangka maupun terdakwa.

Wirawan Adnan selaku kuasa hukum menyampaikan permintaan tersebut secara langsung di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pihak pemohon meminta hakim mempertimbangkan putusan sela yang sebelumnya telah berhasil membatalkan dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Tim hukum menilai bahwa jaksa seharusnya menempuh mekanisme perlawanan hukum melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai aturan.

Mereka mendesak pihak termohon agar mematuhi hukum acara yang berlaku dalam menyikapi putusan sela sebelumnya.

Selain itu, Tifa juga meminta agar surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa bernomor B-5645/APB/Sel/EO/2/07/2026 itu diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2026.

Sebelum langkah praperadilan ini diambil, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengabulkan eksepsi dari pihak Tifa.

Putusan sela tersebut resmi dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati pada persidangan hari Kamis tanggal 23/7/2026.

Majelis hakim saat itu menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dan memerintahkan pengembalian berkas.

Putusan pembatalan dakwaan tersebut kemudian dijadikan landasan utama oleh Tifa untuk mengajukan praperadilan berikutnya.