Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dimungkinkan secara konstitusi.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan karena publik terus merasakan adanya hal yang tidak etis dari proses pengangkatan Gibran.

Ia menilai bahwa aspek legalitas dan legitimasi harus diselesaikan secara konstitusional agar sesuatu yang secara logis harus dilakukan dapat terwujud secara material.

Dalam pandangannya, PDIP dianggap sebagai pihak yang paling mempunyai kemampuan untuk mewujudkan rencana pemakzulan tersebut.

Kekuatan terbesar yang dimiliki partai tersebut di DPR RI menjadi alasan utama kapasitas politiknya.

Partai tersebut dinilai mampu mengerahkan massa, melakukan boikot, serta menyusun rencana matang di parlemen.

Sebagai pemenang Pileg 2024, partai tersebut mengantongi 25.387.279 suara sah nasional.

Perolehan tersebut setara dengan 16,72% dan mengamankan 110 kursi dari total 580 kursi di parlemen.

Sebelumnya, jalan Gibran menuju kursi wakil presiden terbuka setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mengubah syarat batas usia minimal capres dan cawapres.

Klausul baru memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun maju asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan lewat pemilu.

Gibran yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta otomatis memenuhi syarat administrasi pencalonan.