Tim Hukum Joko Widodo membuka kemungkinan mendatangi Mahkamah Agung jika desakan mereka terkait praperadilan berulang tidak direspons.

Langkah tersebut disiapkan menyusul tindakan serupa yang dilakukan oleh Roy Suryo dalam proses hukum.

Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu dan Anggota Tim Hukum Jokowi, Ade Darmawan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada pengadilan.

Mereka meminta ketegasan agar mekanisme praperadilan tidak disalahgunakan untuk memperpanjang proses hukum.

Tim Hukum Jokowi memberikan tenggat awal selama 2x24 jam kepada pengadilan untuk memberikan tanggapan.

Namun, mereka masih membuka waktu hingga maksimal satu pekan sebelum mengambil langkah berikutnya.

Tekanan terhadap lembaga penegak hukum tersebut tidak berhenti pada rencana audiensi semata.

Ade bahkan membuka kemungkinan menggelar aksi di jalan bersama akademisi hukum dari berbagai perguruan tinggi.

Aksi tersebut direncanakan apabila tidak ada tindak lanjut yang memadai dari pihak pengadilan.

Menurut Ade, gerakan itu bertujuan mendorong adanya kepastian mengenai mekanisme dan batas pengajuan praperadilan.

Ia menilai persoalan praperadilan berulang memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar satu perkara tertentu.

Pola serupa dikhawatirkan dapat muncul dalam berbagai kasus lain jika tidak ada pedoman yang jelas.

Tim Hukum Jokowi menegaskan bahwa sorotan terhadap praperadilan tidak hanya diarahkan kepada Roy Suryo.

Terdapat perkara lain di pengadilan yang juga mencatatkan pengajuan praperadilan hingga beberapa kali.

Di sisi lain, Roy Suryo mengisyaratkan bahwa rangkaian upaya praperadilan yang ditempuh tim hukumnya belum akan berakhir.

Ia menyebutkan jumlah praperadilan yang diajukan berpotensi mencapai delapan kali.

Roy Suryo menegaskan tim kuasanya akan terus memanfaatkan jalur hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak-haknya.