Seluruh hak keuangan pegawai dipastikan harus tetap dibayarkan secara penuh oleh instansi daerah masing-masing.

Dukungan anggaran dari pusat ini telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026.

Total tambahan dukungan finansial yang disiapkan pemerintah mencapai angka Rp18,9 triliun secara keseluruhan.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10 triliun bersumber dari dana bagi hasil yang dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Sisa dana sebesar lebih dari Rp8 triliun dialokasikan sebagai tambahan dana alokasi umum untuk daerah.

Kucuran dana ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pembayaran gaji pegawai tetap maupun pegawai paruh waktu.

Selain persoalan pembiayaan gaji, pemerintah turut membahas penataan ulang tenaga pendidik di berbagai daerah.

Pembagian kewenangan sektor pendidikan saat ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendidikan tingkat PAUD hingga SMP berada di bawah pengelolaan langsung pemerintah kabupaten dan kota.

Sedangkan pengelolaan jenjang pendidikan SMA dan SMK menjadi kewenangan penuh pemerintah tingkat provinsi.

Adapun kewenangan untuk sektor pendidikan tinggi dipegang langsung oleh jajaran pemerintah pusat.

Pemerintah pusat juga sedang mengkaji opsi pengalihan status guru menjadi aparatur sipil negara pusat.

Pengalihan status ini direncanakan untuk ditempatkan pada daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.

Langkah kajian tersebut diyakini dapat meringankan beban keuangan pemerintah daerah dalam pos belanja pegawai.

Rapat koordinasi lintas kementerian ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menteri Agama juga tampak hadir bersama jajaran menteri lainnya untuk membahas solusi komprehensif tersebut.