Pemerintah pusat merumuskan tiga skema khusus untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan tidak ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dirumahkan akibat keterbatasan fiskal.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kebijakan tersebut merupakan wujud perhatian khusus dari Presiden.

Perhatian tersebut difokuskan pada penyelesaian masalah belanja pegawai yang wajib diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah.

Skema pertama yang disiapkan adalah melakukan efisiensi anggaran daerah secara menyeluruh pada pos-pos belanja tertentu.

Efisiensi tersebut dapat dilakukan melalui pemangkasan perjalanan dinas serta pengurangan biaya rapat yang dinilai tidak mendesak.

Pemerintah daerah juga diarahkan untuk memangkas belanja makanan dan minuman demi menghemat alokasi anggaran yang tersedia.

Apabila langkah efisiensi tersebut belum mencukupi, pemerintah daerah diperbolehkan memanfaatkan dana bagi hasil.

Dana bagi hasil yang dimaksud adalah anggaran dari pemerintah pusat yang belum tersalurkan kepada daerah bersangkutan.

Sementara itu, skema ketiga akan diterapkan bagi daerah yang menerima dana bagi hasil dalam jumlah kecil atau nihil.

Pemerintah pusat siap menambah alokasi dana alokasi umum untuk menutupi kekurangan anggaran belanja pegawai di daerah tersebut.

Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah daerah yang berpotensi mengalami krisis fiskal.

Pemetaan ini dilakukan melalui pembahasan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Koordinasi intensif juga melibatkan Kementerian Keuangan guna mematangkan kesiapan dukungan finansial bagi daerah.

Pemerintah menegaskan prinsip utama bahwa tidak boleh ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.