Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai meneliti mekanisme operasional serta standar prosedur money changer.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Pemeriksaan terhadap pihak perbankan dan saksi dari Bank Indonesia dilaksanakan untuk memastikan legalitas badan usaha terkait.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna menyatakan bahwa pendalaman difokuskan pada keterkaitan transaksi dan status pendaftaran badan usaha.

Penyidik juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna membantu mengurai aliran dana.

Bantuan lembaga tersebut diperlukan untuk melihat kaitan transaksi dengan dugaan tindak pidana asal secara cermat.

Proses hukum dijalankan dengan mengedepankan asas kehati-hatian serta praduga tak bersalah agar sesuai hukum acara.

Penyidik terus memeriksa sejumlah saksi dari sektor perbankan maupun pihak swasta demi memperkuat alat bukti.

Kasus ini bermula dari pengembangan temuan penyidik Polri lewat penggeledahan rumah Febrie di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dalam penggeledahan tersebut, aparat menyita barang bukti berupa emas batangan seberat 74 kilogram dan uang tunai bernilai ratusan miliar.

Febrie ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat (24/7/2026) dan ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kejagung kemudian menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka baru yang diduga turut serta dalam tindak pidana pencucian uang.

Penetapan tersangka baru tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan dua alat bukti yang dikantongi tim penyidik.

Penyidikan kasus ini dipastikan berjalan secara profesional dan akuntabel untuk mengungkap tuntas aliran dana.