Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan kritik terbuka terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menyoroti konsep permodalan yang dianggap menyimpang jauh dari prinsip dasar gotong royong yang diajarkan Mohammad Hatta.

Menurutnya, permodalan program tersebut bersumber dari pinjaman bank milik negara atau Himbara dengan beban bunga mencapai 6 persen.

Mahfud mempertanyakan mekanisme pembagian dividen serta pihak yang harus menanggung beban risiko jika koperasi mengalami gagal bayar.

Selain masalah permodalan, ia juga menyoroti kualitas fisik pembangunan gedung koperasi di sejumlah daerah yang dinilai sangat buruk.

Ia mengungkapkan bahwa ada bangunan gedung koperasi yang didirikan di lokasi tidak lazim seperti area pemakaman hingga kawasan pantai.

Mahfud menduga kondisi tersebut terjadi akibat adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat ketika dana mengalir hingga ke tingkat desa.

Dana yang awalnya direncanakan mencapai lebih dari Rp1 miliar dilaporkan menyusut drastis menjadi hanya beberapa ratus juta rupiah saja.

Ia meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan secara transparan mengenai skema anggaran dan mekanisme pelaksanaan program ini.

Evaluasi menyeluruh diharapkan bisa segera dilakukan agar program ini tidak berubah menjadi celah baru untuk kasus korupsi.

Desa Disebut Tidak Dapat Apa-Apa

Mahfud menjelaskan, desa sebagai lokasi pelaksana justru tidak mendapatkan apa-apa dari proyek tersebut akibat penyusutan anggaran yang masif.

Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tujuan awal menggerakkan ekonomi masyarakat desa tidak berujung menjadi persoalan hukum baru.