Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah progresif untuk memastikan seluruh anak mendapatkan dokumen kependudukan resmi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan tengah mempersiapkan surat edaran khusus bagi pemerintah desa.

Aturan tersebut dirancang agar bayi yang lahir di luar fasilitas kesehatan tetap bisa memanfaatkan layanan penerbitan akta kelahiran digital.

Langkah ini disampaikan Tito usai menghadiri peluncuran digitalisasi dokumen tersebut di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta.

Dalam keterangannya pada Selasa, ia menjelaskan bahwa pelaporan dapat dilakukan kepala desa bersama orang tua.

Laporan tersebut bisa diteruskan langsung ke fasilitas kesehatan setempat atau langsung ke Kantor Dukcapil.

Tito memberikan apresiasi atas inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengintegrasikan SatuSehat dan SIAK.

Transformasi layanan ini dinilai mampu memangkas birokrasi manual yang sebelumnya merepotkan orang tua bayi.

Masyarakat kini tidak perlu lagi membawa surat keterangan lahir secara fisik dari rumah sakit menuju ke kantor Dukcapil.

Dokumen kependudukan tersebut kini dapat langsung diterbitkan secara digital pada hari kelahiran anak.

Pengiriman dokumen digital itu dapat langsung dikirimkan ke fasilitas kesehatan tempat persalinan.

Selain itu, dokumen juga bisa langsung dikirimkan ke nomor WhatsApp atau alamat email milik orang tua bayi.

Surat edaran yang sama juga akan memuat aturan pelaporan kematian warga di tingkat desa.

Kepala desa diminta segera melaporkan data kematian warga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pendataan kependudukan agar berjalan jauh lebih akurat.

Masyarakat juga tidak perlu repot mengurus pencatatan kematian secara mandiri ke kantor Dukcapil.

Acara peluncuran integrasi data ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara.

Beberapa pejabat yang hadir meliputi Luhut Binsar Pandjaitan serta Rini Widyantini.